AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisis bentukpertanggungjawaban PPAT atas akta yang dibuat oleh PPAT (2) Mengetahui danmenganalisis akibat hukum dengan adanya pembatalan akta PPAT oleh putusanPengadilan.Penelitian merupakan penelitian normatif, disajikan secara deskriptif, data yangdigunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknikpengumpulan data, dianalisis menggunakan teori-teori kemudian diambilkesimpulan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) PPATmempunyai tanggungjawab penuh terhadap akta yang dibuatnya secaraadministrasi, perdata, dan pidana, dan dari tanggungjawab tersebut, terdapatsanksi yang tegas, yaitu sanksi administrasi, perdata, dan pidana. (2) Akibathukum pembatalan jual beli tanah oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karangterhadap akta PPAT ini, adalah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan menyatakan jual beli yangdilakukan para terbanding batal dan tidak sah.Implikasi dari penulisan tesis ini adalah : (1) Apabila PPAT dalam menjalankantugas dan jabatan tidak sejalan dengan peraturan yang ada, maka hal inidikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas seorang pejabat publik dimatamasyarakat, apalagi dalam hal pembuatan akta otentik yang menjadi kewenangandari seorang PPAT. (2) Putusan seorang Hakim yang tidak memenuhi nilai-nilaikeadilan akan memberikan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakatterhadap Lembaga Peradilan di Indonesia.Saran dari penulisan tesis ini adalah : (1) Pemerintah hendaknya membuatperaturan yang lebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi PPAT dalammelaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. (2) Hendaknya seorang PPATdalam menjalankan tugasnya harus lebih teliti lagi karena mengingat tugas dariPPAT sendiri adalah mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta.Kata kunci : Pertanggungjawaban, PPAT, Akta