Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisai kejahatan lingkungan menurut hukum internasional yang terjadi di Sudan selama situasi konflik bersenjata non-internasional dan bagaimana hukum internasional memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk dapat melakukan penuntutan terhadapnya. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah terdapat hubungan antara kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kewajibannya terhadap Multilateral Environmental Agreement (MEA) yang ada.
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode induktif dimana studi kasus Darfur dilakukan demi mencapai kesimpulan yang bersifat umum yaitu mengenai mekanisme penyelesaian kejahatan lingkungan dalam hukum internasional.
Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa: Pertama, kejahatan lingkungan yang terjadi harus memenuhi standar sebagai bagian dari pelanggaran berat hukum humaniter, terdiri dari unsur actus reus dan mens rea dan memiliki dampak serius dan parah. Triple Cumulative Standard sebagai ambang batas paling umum dari kerusakan lingkungan berdasarkan hukum humaniter akan memiliki beberapa kesulitan untuk diterapkan dalam kasus ini. Kedua, untuk kejahatan lingkungan dapat masuk kedalam Statuta Roma dari ICC, kejahatan lingkungan ini harus berkaitan dengan kejahatan inti dalam rangka memiliki dasar hukum yang lebih jelas pengaturannya. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa perusakan lingkungan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai pelanggaran MEA apabila pemerintah secara nyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya MEA tertentu selain itu perlu adanya ketegasan MEA untuk memastikan kepatuhan dari para pihaknya.
Kata kunci: kejahatan lingkungan, konflik bersenjata, kejahatan internasional.