Penulis Utama | : | Mangiliwati Winardi |
NIM / NIP | : | S351502042 |
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Keputusan
Majelis Utama Desa Pakraman Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010
merupakan perubahan Hukum Waris Adat Bali yang sebelumnya diatur dalam awig-awig dan untuk mengetahui dan menganalisa pembagian harta warisan bagi anak perempuan pada kekerabatan patrilineal di Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Singaraja, Bali Pasca Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh
melalui wawancara, ditentukan secara purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Secara Konseptual/Teoritis
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali memiliki kekuatan mengikat, sebab: Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali merupakan Lembaga Resmi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman, dan adanya yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Bali yang intinya hal-hal yang mengenai adat diselesaikan oleh lembaga adat seperti Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), sebelumnya Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bali khususnya di Banjar Paketan. (2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) anak perempuan yang sudah menikah dan belum menikah mendapatkan warisan, akan tetapi di dalam prakteknya di masyarakat Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Singaraja Perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) tidak memperoleh waris dari keluarganya karena perempuan yang sudah kawin keluar (ninggal kedaton) maka sudah memutuskan hubungan kekeluargaannya dan masuk dalam keluarga suaminya kemudian menjadi tanggungjawab dari suaminya.
Saran (1) Kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) disarankan agar lebih mensosialisasikan hasil keputusan, sehingga masyarakat dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan Majelis Utama Desa Pakraman. (2) Kepada Masyarakat adat Bali khususnya di Banjar Paketan disarankan agar menerima Keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman, yang bertujuan agar memperhitungkan kedudukan perempuan. Perlu adanya kesadaran terhadap sistem pewarisan sehingga tidak ada diskriminasi dalam hukum waris adat Bali terhadap perempuan.
Kata Kunci: Hukum Waris, Patrilineal, Hukum Adat.
Abstract
Research aims to understand and analyzes decision of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali N0.01/KEPIPSM-3/MDPBALIIX/2010 is a change ofBali Customary Legal Law previously arranged in awig-awig and To know and analyze the distribution of inheritance for girls on Patrilineal in Banjar Paketan, Paket Agung, Singaraja, Bali Post-Decision of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali NO.0/KEPIPSM-3/MDPBALI/X/2010.
The type of research used is empirical juridical. Data is collected through interviews, were selected Purposive sampling data.
The results of the research show that: (1) Conceptually I Theoretically, the decision of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali has binding force because: Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali is an Authorized Institution based on Bali Province Regulation No. 3 Year 2001 Jo. Bali Provincial Regulation No. 3/2003 on Amendment to Provincial Regulation No. 3/2001 on Pakraman Village, and the existence ofjurisprudence from the Bali High Court which in essence matters concerning adat are resolved by customary institutions such as Majelis Utam Desa Pakraman (MUDP), Formerly Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali has not been fully determined by people bali especially in banjar paketan. (2) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) women who is married and unmarried get inheritance, but in the practice in the community banjar paketan, paket agung, singaraja Women who marry out (ninggal kedaton) do not get inheritance from their families because women who have married out (ninggal kedaton) then have severed the family ties and entered into the family of her husband then the responsibility of her husband.
Advice (I) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali suggested to
socialize on the decision made, so people can receive and implement on the decision made Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali. (2) to the community bali in banjar paketan suggested to receive a new decision Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), which aims to account for women. Need an awareness hereditary against the system that no discrimination in law heir the bali against women.
Keywords: Inheritance Law, Patrilineal, Customary Law.
Penulis Utama | : | Mangiliwati Winardi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S351502042 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Pada Kekerabatan Patrilineal Di Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Singaraja, Bali Pasca Keputusan Majelis Utama Desa Pakra Man (MUDP) Bali NO.01/KEP/PSM3/MDPBALI/X/2010 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2017 |
Program Studi | : | S-2 Kenotariatan |
Kolasi | : | |
Sumber | : | Prog. Studi Magister UNS-Jur. Kenotarisan-S351502042-2017 |
Kata Kunci | : | |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Link DOI / Jurnal | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum. |
Penguji | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |
File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
---|