Keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan berdampak pada optimalisasi pelayanan fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum perdata antara BPJS Kesehatan dengan pihak penyelenggara fasilitas kesehatan dalam sistem pembayaran klaim INA-CBGs dan bagaimana perlindungan hukum bagi fasilitas kesehatan tehadap keterlambatan pembayan klaim oleh BPJS Kesehatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang ditunjang dengan data primer di lapangan sebagai data pendukung. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum perdata antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dalam pembayaran klaim adalah hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan BPJS Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Sistem pembayaran klaim dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian dan PMK No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pada sistem pelaksanaan klaim masih ditemui hambatan salah satunya mengenai terjadinya keterlambatan dalam pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Perjanjian kerjasama yang telah dibuat para pihak merupakan salah satu bentuk kepastian perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran klaim. Pemerintah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat melaksanakan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah disepakati dan para pihak harus sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Klaim, Sistem INA-CBGs, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit