ABSTRAK

Keberadaan dewan komisaris menjadi mekanisme kontrol ultima dalam sebuah entitas bisnis yang menjadi jembatan antara manajemen dengan pemegang saham. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana komposisi dewan komsaris mempengaruhi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empris berkaitan dengan pengaruh proporsi komisaris independen, tingkat keragaman latar belakang profesional dewan komisaris, serta proporsi pejabat pemerintah dalam dewan komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN.  Sebanyak 36 BUMN Perseroan yang bergerak di sektor selain jasa keuangan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari sampel tersebut kemudian diperoleh data panel sejumlah 216 observasi untuk tahun 2011-2016, mengacu pada terbitnya Peraturan Menteri BUMN yang mengatur mengenai penerapan corporate governance di tahun 2011. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN, jika komisaris independen dengan afiliasi politik dikecualikan dari perhitungan proporsi dewan komisaris independen. Selain itu, penelitian juga menunjukkan pengaruh positif proporsi dewan komisaris yang berlatar belakang pejabat pemerintah. Sedangkan tingkat keragaman latar belakang profesional dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN.  

Kata kunci: BUMN, kinerja keuangan, komposisi dewan komisaris, latar belakang profesional, politik, pejabat pemerintah