ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menerbitkan sertipikat, dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas sertipikat yang dibatalkan oleh PTUN. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian bertujuan mendiskripsikan tentang perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah yang telah di terbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan studi  kepustakaan dan wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan adalah menggunakan tehnik analisis data dengan analisa interaktif, yaitu menarik kesimpulan dan akan disajikan secara apa adanya dengan permasalahan yang diteliti dari yang bersifat umum menjadi kasus bersifat individual. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Dalam penerbitan sertipikat terdapat cacat hukum salah satunya adalah terjadi sertipikat tumpang tindih atas suatu bidang tanah sehingga membawa ketidakpastian hukum kepada pemegang haknya sehingga dapat dibatalkan dalam penerbitannya. Kantor Pertanahan tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar terlebih dahulu. Pemilik sertipikat tidak selalu terlindungi sehingga sebagai akibat data-data yang dipakai tidak sesuai dengan bukti data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam buku tanah.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu agar administrasi pertanahan lebih teliti, tertib di bidang pertanahan, upaya-upaya penegak hukum, dan petugas kantor pertanahan untuk lebih professional, amanah, jujur, baik dan bersih.

Kata Kunci : perlindungan hukum, tumpang tindih, kepastian huku