Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan alasan kasasi penuntut umum yang berargumen bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga memutus perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan kesesuaian Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa alasan kasasi penuntut umum judex facti salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Penipuan