Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Pertama dasar hakim dalam menolak dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk yang dikuatkan oleh ammar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/2017/PT.Plk. Kedua, pemenuhan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang digunakan sebagai dasar gugatan pada Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk.
Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non hukumtersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hakim dalam mengabulkan guagatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk ialah berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang didalamnya mengatur tentang syarat gugatan citizen lawsuit yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan hakim akan menolak gugatan apabila kedua syarat gugatan citizen lawsuit menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan  tersebut tidak terpenuhi.
Pasal 1365 KUHPerdata mengacu pada kesalahan, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata mengacu pada kelalaian. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para tergugugat lalai menjalankan tugasnya dilihat dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terjadi dalam kurun waktu 1997-2015 serta lamban dalam bertindak terbukti dari kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan telah menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. Lalai dan lamban merupakan unsur Ppasal 1366 KUHPerdata., maka dasar gugatan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Kata Kunci: Gugatan Citizen Lawsuit, Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan, Sengketa Lingkungan Hidup