Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah  yang terdiri dari aset, jumlah SKPD, kekayaan daerah, belanja modal, leverage dan tipe kawasan terhadap tingkat implementasi e-government di Indonesia.  Sampel pada penelitian ini adalah 210 kabupaten/kota  yang melakukan asesmen  e-government tahun 2012 sampai dengan 2014, yang laporan keuangannya dipublikasikan oleh BPK.  Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa, dari enam karakteristik pemda, hanya kekayaan daerah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat implementasi e-government. 
 
Kata Kunci: E-government implementation, karakteristik pemerintah daerah, pemeringkatan e-government