Penulis Utama : Sri Handayani
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : S.3102070
Tahun : 2008
Judul : Implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di wilayah Sragen
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2008
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum-S.3102070-2008
Subyek : KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 di wilayah Sragen .dan mengkaji faktor-faktor penyebab tidak dapat diimplementasikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah sosiologis, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik-evaluatif. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa antara lain sebagai berikut : (1) dari aspek substansi hukum ( legal substance ), yaitu adanya ketentuan perundang-undangan yang secara normatif bertentangan dengan UU yang lainnya, misalnya ketentuan Pasal 10 yang mewajibkan pengunjuk rasa untuk memberitahukan kegiatan kepada Polisi dan mendapatkan surat ijin berupa STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan. Hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia . Demikian juga ketentuan Pasal 11 yang mewajibkan pengunjuk rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama rute dan alat peraga yang digunakan, hal ini dilapangan sulit untuk diimplementasikan karena disamping jumlah peserta yang tidak dapat diprediksi, alat peraga dan rute para peserta dari dan menuju lokasi tidak dapat diprediksikan secara tepat. (2) Dari aspek struktur hukum ( legal structure ) antara lain bahwa aparat Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep/1600/X/ 1998 telah melaksanakan UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tepat, dan benar. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan antara lain pemberitahuan diajukan lewat faximile dan kurang dari 3 x 24 jam, diajukan oleh orang yang tidak mengerti kegiatan tersebut, alamat fiktif, STTP tidak diambil dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan / STTP; (3) Dari aspek budaya hukum ( legal culture ), pada umumnya peserta aksi unjuk rasa belum memahami tentang prosedur pengajuan STTP, bersikap skeptis, adanya rasa solidaritas yang tinggi, sekedar partisipasi, yang kesemuanya dipicu oleh keadaan sosial ekonomi, pengangguran dan sulitnya lapangan kerja. Adapun konsekuensi logis yaitu tidak dapat diimplementasikannya ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998, maka dikhawatirkan akan dapat menimbulkan tindakan anarkhis, tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu unjuk rasa akan tetap timbul apabila akar permasalahan belum dapat terselesaikan dengan baik, dan akan dapat menimbulkan ketidaktertiban masyarakat apabila masyarakat tidak dibekali pemahaman yang cukup mengenai arti demokrasi seutuhnya. Disarankan perlu merevisi ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, khususnya mengenai sanksi pidana bagi mereka yang tidak memenuhi aturan dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 , dan tidak hanya sekedar tindakan pembubaran aksi unjuk rasa semata.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr Adi Sulistyono, SH. MH.
2. W.T. Novianto, SH. M.Hum.
Catatan Umum : 859/2008
Fakultas : Pascasarjana