Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana diatur Undang-undang nomor 2 tahun 2012 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol solo-mantingan dikecamatan negmplak  kabupaten  Boyolali  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol solo-mantingan di kecamatan Ngemplak kabupaten.
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normative yang bersifat prespektif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumenter. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa: musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol solo-mantingan di kecamatan ngemplak kabupaten Boyolali belum memenuhi keadilan bagi pemilik tanah karena bentuk dan/atau besaran ganti kerugian sudah  ditentukan  oleh lembaga pertanahan  berdasarkan  penilaian dari
penilai yang merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Perlindungan hukum kepada pemilik tanah belum diberikan negara,
adanya   penitipan   uang   ganti   kerugian   di   pengadilan   karena   tidak   adanya kesepakatan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian akibat hilangnya kesempatan usaha  yang  menyebabkan  turunnya  kesejahteraan  merupakan  bukti  dari  tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik tanah.
Seharusnya pemberian ganti kerugian memberikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya sehingga kesejahteraan dan kemakmuran   yang merupakan tujuan negara melakukan kegiatan pembangunan akan terwujud. Ketidak adilan ini dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan yang berorientasi terhadap keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dengan mengedepankan peningkatan kemakmuran dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam pembangunan.

Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti kerugian, Pemilik tanah, Perlindungan hukum