Meningkatnya kebutuhan akan alat bukti didalam peristiwa hukum tertentu, membuat masyarakat sadar akan pembuatan akta otentik sebagai pilihan didalam mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan mengikat. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu dari beberapa Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik yang berhubungan dengan hukum keperdataan khususnya hukum pertanahan. Salah satu dari syarat dari pembuatan akta PPAT adalah kapasitas penghadap didalam akta sebagai subjek hukum didalam akta. Penyandang tuna netra merupakan penyandang disabilitas yang masuk didalam kelas kekurangan fisik dan fungsi sensorik. Permasalahan yang sering terjadi dilingkungan penyandang tuna netra berhubungan dengan stigma yang beredar dimasyarakat sehingga masih kurang ratanya pemahaman, persamaan, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan penyandang tuna netra. Didalam penulisan thesis ini penulis membuat dua rumusan permasalah  yaitu mengenai persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law) dalam Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 terhadap penyandang tuna netra sebagai subjek hukum didalam akta pejabat pembuat akta tanah serta akibat hukum terhadap akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuat oleh penghadap Penyandang Tuna Netra. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa normative, dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penerapan persamaan kedudukan didalam hukum yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah jelas memberikan kesamaan hukum yang jelas terhadap siapa saja yang memiliki hak-hak atas tanah.

Kata Kunci : Penyandang Tuna Netra, Subjek Hukum, Persamaan Hukum, Akta PPAT