Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik dengan mengkaji permasalahan yaitu pertama, bagaimana sinkronisasi UU Perlindungan Konsumen dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kedua, apakah UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah mampu melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) antara lain UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan perundangan - undangan lainnya dan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian teknik analisis data yaitu dengan menggunakan silogisme deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun pada kenyataannya, kedua peraturan perundang - undangan tersebut terdapat kurang adanya sinkronisasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelaksanaan biaya ganti rugi, penggantian, dan kompensasi. Kemudian ruang lingkup pengertian pelaku usaha yang terlalu sempit pada UU Perlindungan Konsumen dan juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu memberikan perlindungan khususnya pada data - data pribadi konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Transaksi Elektronik