Penelitian hukum guna penulisan hukum  ini untuk mengkaji urgensi Indonesia meratifikasi the Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. Penelitian ini ialah penelitian normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi yang bertolak dari suatu proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil penelitian menunjukan urgensi Indonesia meratifikasi the Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 ialah karena kedua instrumen hukum tersebut dengan jelas menegaskan status, hak, dan kewajiban pengungsi serta pencari suaka. Ratifikasi tersebut akan meletakkan kerangka dasar legislasi hukum pengungsi lebih lanjut pada hukum nasional Indonesia. Selanjutnya ratifikasi tersebut akan membuat  Pemerintah Indonesia akan memiliki kewenangan menentukan prosedur penentuan status pengungsi (Refugees Status Determination) yang berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan kepedulian Indonesia kepada masyarakat internasional dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi.