ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas munculnya isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan, Kesatu, perlindungan hukum bagi lembaga perbankan di Indonesia dilaksanakan sangat serius mengingat perbankan adalah institusi yang menghimpun dana masyarakat, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lembaga-lembaga pengawas perbankan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah bukti bahwa pentingnya institusi perbankan di Indonesia, hingga menjadikan isu Rush Money hanya sekedar isu dan tidak benar-benar terjadi. Kedua, perlindungan kepada nasabah perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu adanya perlindungan secara langsung menggunakan Lembaga Asuransi Deposito dan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Selain itu, dijelaskan pula perlindungan secara tidak langsung, antara lain adanya Prinsip Kehati-hatian, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Kewajiban untuk Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi, dan yang terakhir yaitu Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan juga bertugas untuk menjamin seluruh simpanan nasabah perbankan di Bank seluruh Indonesia.