Implementasi regulasi pendidkan inklusi diperkuat oleh masing-masing pemerintah daerah yang peduli akan kesetaraan pendidikan. Surakarta yang dicanangkan sebagai salah satu kota inklusi pada 28 September 2014, turut ambil andil dalam memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25-A tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan Inklusi di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui data primer berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder berdasarkan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Sedangkan untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi adalah standar dan sasaran kebijakan, hubungan antar organisasi dan disposisi pelaksana. Pada standar dan sasaran kebijakan, telah tersedia standar dan aturan yang telah dijalankan secara konsisten oleh implementor. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan kebijakan. Hubungan antar organisasi tergambar dalam koordinasi dua arah yang melibatkan selurh implementor, secara keutuhan kepemimpinan dan koordinasi berjalan dengan baik. Disposisi pelaksana tergambar melalui kejujuran, keteladanan, dan komitmen implementor dengan mencari solusi apabila terdapat kendala dalam implementasi. Sementara itu kendala dalam penyelenggaraan adalah 1) SDM yang terbatas,  sarana prasarana yang kurang memadai bagi ABK;. 2) Karakterisitik agen pelaksana yang tidak disertai dengan petunjuk pelaksana; 3) Kurangnya pemahaman masyarakat dan bantuan secara ekonomi.</p>

Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Pendidikan Inklusi.  </p>

 </p>