ABSTRAK

Revolusi industri telah memicu globalisasi yang mendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang akhirnya merebak di seluruh belahan dunia. Era globalisasi tersebut selanjutnya menyebabkan batas-batas peta politik dan batas-batas antar negara telah hilang.Globalisasi yang disertai dengan penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan suatu pergeseran paradigma dalam masyarakat dalam menentukan jati diri suatu perbuatan hukum,misalnya adalah penggunaan e-commerce. Dengan berkembangnya e-commerce yang pesat dan adanya SiVION (Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional), sebuah Infrastruktur Kunci Publik milik Indonesia menjadi kemungkinan awal untuk diterapkannya suatu mekanisme cyber notary di Indonesia. Edmond Makarim dijelaskan bahwa Notaris dalam jangka pendek dapat berperan sebagai Otoritas Pendaftaran, dalam jangka menengah dapat menjadi penyelenggaraan sertifikasi elektronik subordinat dan jangka panjang dapat menyelenggarakan peran sebagai penyelenggaraan sertifikasi elektronik sehingga notaris dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik, termasuk pembuatan akta autentiknya secara elektronik. Konsep peran notaris sebagaipenyelenggaraan sertifikasi elektronik subordinat belum dapat dilaksanakan, sedangkan konsep Notaris sebagai Otoritas Pendaftaran sudah difasilitasi oleh perundang-undangan di Indonesia,misalnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan penjelasan Pasal 59 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.Tesis ini mengkaji tentang pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk memfasilitasi peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam konteks cyber notary. Tesis ini merupakan penilitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan peran Notaris terkait dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam konteks Cyber Notary dengan praktek notaris konvensional serta perubahan perundang-undangan yang terkait dengan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam penyelenggaraan Cyber Notary. Sehingga, melalui tesis ini Penulis menyimpulkan bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara peran Notaris sebagai Notaris sebagai Otoritas Pendaftaran, Notaris sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik subordinat dan Notaris konvensional. Selain itu diperlukan perubahan perundang-undangan yang diantaranya terkait dengan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik bagi individu, pengaturan khusus mengenai peran Notaris sebagai pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber, Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik, perjanjian keamanan informasi; pengaturan yang tegas mengenai InstansiPengawas dan Pengawas Sektor; Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; kewajiban melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik; dan lain-lain. Selain perubahan-perubahan diatas untuk memfasilitasi cyber notary yang berkepastian hukum maka diperlukan perubahan asas perundang-undangan dari teknologi netral ke teknologi spesifik.

Kata kunci: Infrastruktur Kunci Publik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Cyber Notary