ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan perluasan objek praperadilan  penetapan tersangka pasca putusan Mk No 21/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif keadilan dan kepastian hukum melalui putusan praperadilan.
Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis berbagai putusan praperadilan setelah putusan MK No 21/PUU-XI/2014, sudahkah dalam pelaksanaanya putusan praperadilan itu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus yakni pendekatan dengan menelaah dan menganalisis secara khusus kasus yang menjadi putusan praperadilan.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaannya putusan hakim praperadilan setelah ada putusan MK No 21/PUU-XII/2014, didapatkan adanya putusan yang mengacu pada putusan MK dan ada yang tidak mengacu pada putusan MK No 21/PUU-XII/2014. Putusan Praperadilan yang mengacu pada putusan MK cenderung memberikan rasa kepastian hukum karena majelis hakim praperadilan telah menilai alat-alat bukti yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka terlepas hasilnya ada yang dikabulkan maupun ditolak sedangkan putusan praperadilan yang tidak mengacu pada putusan MK No 21/PUU-XII/2014 cenderung tidak memberikan kepastian hukum karena hakim justru mempermasalahkan hal-hal diluar alat bukti yang dimiliki penyidik sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim praperadilan. Dalam pelaksanaanya putusan praperadilam satu dengan yang lain juga kadang saling bertentangan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.Dengan adanya hal tersebut diatas maka hendaknya para hakim praperadilan melaksanakan secara konsekuen Perma No 2 tahun 2016 sehingga tercipta pola penanganan perkara praperadilan yang seragam sehingga memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci:Praperadilan, Tersangka, MK, Kepastian Hukum.