ABSTRAK

    Penelitian hukum berjudul “Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemar Jaringan Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)” bertujuan untuk mengetahui efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam melakukan penegakan hukum administrasi terhadap pencemar jaringan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui pengawasan serta penerapan sanksi administratif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris atau non-doktrinal, dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang relevan dengan penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis interaktif dengan pola berfikir induktif.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penegakan hukum administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam menangani laporan pencemaran jaringan air PDAM adalah melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan Pasal 76-83 UUPPLH. Pengawasan dilakukan dengan cara verifikasi lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atas laporan yang diberikan. Pemberian sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah. Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum efisien karena beberapa komponen efisiensi belum terpenuhi. Komponen efisiensi dapat dilihat secara umum dan dilihat dari tipe birokrasi ideal Max Weber. Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah sesuai dengan hukum tetapi dalam pelaksanaannya belum efisien.

Kata kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, Pencemaran, Efisiensi