ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Klaten Dalam Penagihan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta kendala dalam melaksanakan kebijakannya. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum dengan  metode interpretasi gramatikal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian , dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan menggunakan asas-asas pemungutan hukum pajak dengan menerapkan kepastian hukum terhadap subjek pajak yaitu dengan cara penagihan program door to door untuk memberikan surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor serta dengan melakukan optimalisasi sistem self assessment , sehingga masyarakat tidak akan melakukan penunggakan yang mengakibatkan pengeluaran biaya tambahan.
Terkait kendala dalam melaksanakan kebijakan karena adanya faktor sumber daya manusia maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih. Selain itu terdapat faktor sarana prasana karena kurangnya jaringan internet dan sering terjadinya gangguan pada aplikasi Selain itu terdapat pula faktor masyarakat dari pihak luar maupun masyarakat pada tingkat kesadaran dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Kebijakan; Penagihan dan Pembayaran; Pajak Kendaran Bermotor