Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan judex factie harus dilakukan koreksi berkenaan dengan pembebasan terdakwa dalam kasus No 59K/Pid/2017 dan pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan putusan bebas judex factie merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan harus dibatalkan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Hakim judex factie tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian. Didasarkan pada Pasal 55 KUHP, Terdakwa termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen), sehingga Terdakwa dapat dipidana layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Kemudian kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh judex factie menyatakan putusan bebas sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP