Abstrak
Tujuan khusus penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut: (1). Mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui secara mendalam tentang keberadaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku di dalam KUHPerdata dan KHES. (2). Mencari dan menemukan penyebab diterimanya perjanjian baku yang tidak seimbang diterima oleh debitur. Faktor-faktor penyebab yang akan ditemukan akan menjadi pangkal tolak untuk menemukan konsep baru berupa pengaturan yang dapat diterima para pihak yang dapat memenuhi rasa keadilan. (3). Membuat konsep yang berisi tentang tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memberlakukan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.  
Penelitan ini menggunakan dengan pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan analisis deduktif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku di Indonesia.
Hasil Penelitian menunjukkan : (1). Pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku sangat diperlukan di kalangan masyarakat dan bagi para pihak, karena dengan menginsersi asas keseimbangan menjadi asas pokok akan mendorong pembaharuan dalam praktek hukum perjanjian yang lebih berkeadilan. Selain itu, asas keseimbangan lebih bercorak Indonesia dan dapat melengkapi asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Perjanjian baku yang ada saat ini dianggap cenderung berpihak pada kreditur dibandingkan pada debitur karena keberadaan klausula eksonerasi dan belum diterbitkannya peraturan perundangan tentang perjanjian. (2). Pemberlakuan asas keseimbangan mengalami dua hambatan yaitu hambatan yuridis, karena belum adanya undang-undang perjanjian, dan hambatan operasional. (3). Tindakan yang harus dilakukan  untuk pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak meliputi tindakan yuridis dan operasianal. Secara yuridis penting untuk menerbitkan peraturan perundangan tentang perjanjian yang menginsersi asas keseimbangan sebagai asas pokok dalam hukum perjanjian. 
Implikasi hasil penelitian ini adalah pemberlakuan asas keseimbangan dapat diperkuat dengan terbitnya perundangan tentang perjanjian. Sedangkan saran yang ajukan berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut : (1). Secara yuridis penting untuk segera menerbitkan peraturan perundangan tentang perjanjian yang kemudian diikuti oleh Peraturan lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi. (2) Secara operasional, pemberlakuan asas keseimbangan yang berkeadilan membutuhkan itikad baik dan keterlibatan dari semua pihak yaitu : Legislator dan stakeholder lainnya.
Kata Kunci : Perjanjian Baku, Asas Keseimbangan, Keadilan.  
Abstract
The specific objectives of this dissertation are as follows: (1) Review and analyze to find out in depth about the existence of the principle of balance in standard contract based on the KUHPerdata\ and Islamic Law. (2) Finding the cause of the standard contract that does not reflect the balance and fairness is acceptable to the debitor. The causes that will be found will be the starting point for finding new concepts that can be accepted by the parties, reflecting the principle of balance and being able to fulfill a sense of justice. (3) Creating a conceptual framework that contains actions that can be taken to apply the principle of balance in the standard agreement in order to realize justice for the parties.
This research with a doctrinal approach that is done by deductive analysis. The data used are primary data and secondary data regarding the application of the principle of balance in the standard contract in Indonesia.
The research results show: (1) The principle of balance in the standard contract, whether sourced from KUHPerdata, but in Islamic Law its existence. In the form of the default contract, there is an imbalance because standardization of the contents of the standard contract,  includes the inclusion of an exoneration clause which is a transfer of responsibility. The existence of this clause creates an unequal legal relationship between the debtor and creditor. (2) The unbalanced standard agreement is generally accepted by the debtor for reasons of the need for capital and services. The cause of the lack of balance in the standard contract is because there is no regulation in the form of laws governing the contract. (3) The concept of the principle of balance to realize legal justice in the implementation of agreements in Indonesia is appropriate and originates from the viewpoint of the communal Indonesian nation. However, 
The implication of the results of this study is that the application of the principle of balance can be strengthened by the issuance of legislation on contract law.
Based on the results of the study it is suggested as follows: (1) Considering the existence of the principle of balance for now not yet a basic principle in the contract has implications for the many written agreements that show imbalance. (2) Criteria that have not been set in a positive law have implications for categorizing the factors that cause the condition to be unbalanced. Unbalanced conditions are not measured in the fulfillment of achievements but since the beginning of the formation of the agreement. (3) Establishment of treaty law by considering that the principle of balance is the principle of treaty law based on genuine values and in accordance with the views of the life of the Indonesian Nation.
Keywords: Standard Contract, Balance Principle, Justice