Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana orientasi pengelolaan tanah kas Desa Ngringo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengelolaan tanah kas desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar yang menyejahterakan masyarakat.
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.
Desa Ngringo dalam pengelolaan tanahnya berorientasi komunal (communal regime) akan tetapi dalam implementasinya tidak mengonfirmasi teori ostorm. Ostrom berpendapat bahwa suatu komu¬nitas yang memanfaatkan sua¬tu sumber daya secara ber¬sa¬ma bisa bersepakat untuk me¬nge¬lolanya dengan baik. Me¬re¬ka bisa membangun kon¬sen¬sus, sa¬ling mengawasi, serta saling mem¬beri sanksi atas pe¬lang-garan oleh sesama anggota. Pengaturan tanah kas desa yang menyejahterakan masyarakat adalah dengan melibatkan semua elemen dalam tanah komunal tersebut baik pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, maupun masyarakat. Ko¬mu¬nitas masyarakat desa yang memanfaatkan sumber daya secara bersama bi¬sa diandalkan dan diberi tang¬gung jawab bersama untuk mengelola sumber daya tersebut. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah semangat untuk memperdalam demokrasi dan mendorong kesejahteraan di level desa, namun pengelolaan tanah kas desa yang belum mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang Desa tersebut berakibat pada cita-cita Undang-Undang Desa untuk menyejahterakan masyarakat tidak tercapai. Perlu adanya pengawalan dari semua pihak agar Undang-Undang Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Tanah Kas Desa; Aset Desa; Komunal