Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda   dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu bukuatau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum  bagi  pemiliknya.  Karena  setelah  terbitnya  sertifikat  pengganti  karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru.

Kata Kunci    :  Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat