Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan  secara  rinci tentang perencanaan  pendidikan jasmani adaptif  anak berkebutuhan khusus pada SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali; (2) Mendeskripsikan secara   rinci tentang pengorganisasian   pendidikan   jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus pada SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali; (3) Mendeskripsikan   secara   rinci tentang pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif  anak berkebutuhan khusus pada SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali; dan   (4) Mendeskripsikan   secara   rinci pengawasan pendidikan jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus  pada SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis rancangan studi multikasus (multi-case studies). Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan pendidikan jasmani adaptif   anak berkebutuhan khusus pada SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pendidikan jasmani, tata usaha, guru   pembimbing khusus  dan  siswa  dengan  kebutuhan  khusus.  Teknik  pengumpulan  data  yang dapat digunakan  adalah:  (1) wawancara mendalam  (indepth interviewing),  (2) observasi partisipan (participant observation), dan (3) studi dokumentasi (study of documents). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan  data  sampai  terselesaikannya  laporan  penelitian.  Analisis  data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari pengelolaan pendidikan jasmani adaptif pada anak berkebutuhan khusus di SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa : Perencanaan: (1) Pemerintah   telah memberikan jaminan pelayanan pendidikan bagi semua warga negara; (2) ketidakjelasan sistem penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  dan  terbatasnya  kontribusi  pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak maksimal; (3) tujuan penyelenggaraan pendidikan  inklusif  sudah  sesuai  dan  sejalan  dengan  tujuan pendidikan nasional; (4) anak berkebutuhan khusus  tidak dapat  bersekolah   di sekolah  reguler  karena    sekolah beralasan  tidak  memiliki  guru khusus  yang dapat  memberikan  layanan  secara  khusus;  ( 5 )  tidak ada identifikasi kelainan pada anak berkebutuhan khusus saat penerimaan siswa baru; (6) jumlah anak berkebutuhan khusus yang masuk  ke sekolah inklusif belum memenuhi jumlah ideal yang diharapkan; dan (7) Sikap anak normal terhadap  anak berkebutuhan khusus sikap   positif dalam menerima keberadaan   anak berkebutuhan khusus dilingkungannya.   Kurikulum: (1) Konteks kurikulum yang digunakan sekolah 

inklusif adalah kurikulum standart nasional yang berlaku di sekolah reguler (umum); (2) Sekolah/guru masih mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan penyesuaian kurikulum pendidikan jasmani adaptif, Tenaga Pendidik: (1) belum ada  guru   yang berlatarbelakang pendidikan  khusus yang ditugaskan   di sekolah inklusif; (2)   dinas terkait belum memfasilitasi guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus. Sarana Prasarana: (1) sarana prasarana    umum  sudah    dimiliki oleh sekolah inklusif; (2) tidak ada sarana prasarana khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang dimiliki  sekolah inklusif; (3) guru pendidikan jasmani belum melakukan modifikasi alat dan memodifikasi peraturan serta permainan olahraga. Pendanaan: (1) pembiayaan pendidikan inklusif   sampai sekarang belum pernah ada, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.  Sumber dana  bisa  dari perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi. Dukungan Terhadap Pendidikan Inklusif: (1) Dukungan dan sikap orang tua anak berkebutuhan khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukan sikap positif. Pengorganisasian:   (1) dalam pengorganisasian tenaga pendidik  sampai sekarang belum ada  guru   pendidikan luar biasa yang   ditugaskan   di sekolah inklusif; (2) perubahan fungsi sekolah belum diikuti dengan perubahan struktur organisasi sekolah. Pelaksanaan: (1) pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di sekolah inklusif tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas; (2)   kurikulum reguler menyebabkan anak berkebutuhan   khusus   harus   menyesuaikan   diri   terhadap   kurikulum   yang digunakan; (3) proses pembelajaran belum mencerminkan proses pembelajaran yang bersifat individual; (4) proses pembelajaran di kelas inklusif tidak berbeda dengan kelas reguler; (5) keberadaan anak berkebutuhan khusus menyebabkan beban tugas  guru pendidikan jasmani  menjadi lebih berat; (6) ketidakberadaan guru pendidikan jasmani adaptif menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak mendapat layanan pendidikan   jasmani adaptif yang semestinya; (7) sistem penilaian pendidikan jasmani dan sistem kenaikan kelas yang berlaku di sekolah inklusif   sama   untuk   semua   anak.   Pengawasan:   (1)   pengawasan   dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara langsung ke kelas-kelas maupun ke lapangan; (2)  dalam pengawasan tidak ada jadwal khusus melainkan dilakukan dadakan agar proses pembelajaran terjadi apa adanya; (3) pengawas dinas tidak melakukan pengawasan terkait dengan penyusunan sampai dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah melainkah hanya mendapat laporan dari kepala sekolah.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) pengelolaan perencanaan   pendidikan jasmani adaptif pada SMP penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali belum semua sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (2) pengelolaan pengorganisasian pendidikan jasmani adaptif pada SMP penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali tidak  sesuai  dengan  kriteria  penyelenggaraan  pendidikan inklusif;  (3)  pengelolaan  pelaksanaan    pendidikan  jasmani  adaptif pada SMP penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan (4) pengelolaan pengawasan pendidikan jasmani adaptif pada SMP penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Boyolali tidak  sesuai  dengan  kriteria  penyelenggaraan  pendidikan inklusif. 

Implikasi bagi sekolah pengelolaan pendidikan inklusif yang baik adalah menjalankan pendidikan inklusif secara bermutu, ada dua kebijakan yang bisa dibuat di tingkat pemerintah daerah yaitu pertama  kebijakan yang besifat umum yang berfungsi sebagai payung hukum, kedua kebijakan yang bersifat teknis yang berfungsi sebagai rambu-rambu atau pedoman bagi para pelaksana pendidikan inklusif di lapangan. Materi yang dibuat harus mencakup pengaturan tentang hal- hal pokok  seperti:  (1) penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, (2) aksesibilitas linkungan dan sarana bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, (3) modifikasi kurikulum dan pembelajaran, (4)   modifikasi evaluasi dan (5) dukungan pembiayaan, dan lain-lain.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, disarankan pendidikan inklusif merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kewenangan pelaksanaan ada pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dapat melaksanakan dan   dapat memahami baik secara konsep maupun praktek sehingga anak berkebutuhan khusus dapat ditangani dengan optimal di sekolah reguler.

Kata Kunci: anak berkebutuhan khusus, pengelolaan pendidikan jasmani adaptif