Abstrak

Perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (droit de preference) untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penyebab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta menolak permohonan eksekusi jaminan atas Hak Tanggungan dan solusi atas hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam proses eksekusi jaminan atas Hak Tanggungan yang ditolak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Metode Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Sifat penelitian adalah eksplanatoris, pendekatan peneltian bersifat kualitatif.
Hasil penelitian, Penyebab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menolak  permohonan eksekusi jaminan atas Hak Tanggungan Pelaksanaan eksekusi jaminan, terutama Hak Tanggungan dalam kasus ini tidak dapat berjalan dengan lancar, salah satunya adalah ditolaknya permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016. Solusi supaya kreditor dapat memperoleh hak-haknya atas eksekusi jaminan atas Hak Tanggungan pada Pasal 20 (2) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Kata Kunci : Hak Kreditor, Permohonan Eksekusi, Jaminan atas Hak Tanggungan