ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum dan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menggunaan metode normatif dengan pendekatan Undang- undang, yang mana penelitian ini bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian notaris dalam mejalankan tugas dan jabtannya dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, pidana, kode etik dan administrasi. Produk Hukum berupa Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris  berakibat menjadi dapat dibatalkan apabila unsur Subyektif tidak terpenuhi, tidak mempunyai kekuatan   hukum   karena   akta   yang   dibuat   tidak   sesuai   dengan   peraturan perundang-undnagan yang berlaku, sedangkan akta menjadi batal demi hukum bisa terjadi karena tidak terpenuhinya unsur Obyektif serta menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya yang semula berkekuatan hukum sempurna menjadi dibawah tangan.

Diharapkan  agar  supaya  setiap  Notaris  berusaha  memposisikan  diri menjadi Notaris  yang ideal  yaitu disamping menjadi professional harus jujur, amanah, seksama dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan terkait agar tidak dirugikan berdasarkan hukum yang berlaku serta berlandaskan pada moral dan etika.  Notaris  hendaknya  lebih  memperhatikan  pelaksanaan  kewenangannya dalam hal pembuatan akta lebih memperhatikan mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pelanggaran hukum dapat di minimalisir.

Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Perbuatan Melawan Hukum.