Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP di Kabupaten Klaten dalam memberikan reward and punishment. (2) Untuk mengetahui implikasi strategi guru PPKn SMP di Kabupaten Klaten dalam pemberian reward and punishemt terhadap pemenuhan hak atas perlindungan hukum profesi guru.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian ganda terpancang. Sumber data yang digunakan adalah informan, peristiwa, dan dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data yang diperoleh dengan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu persiapan, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi guru PPKn di Kabupaten Klaten dalam pemberian reward and punishment adalah strategi pembelajaran langsung atau (direct instruction) atau disebut juga dengan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran langsung ini dipengaruhi oleh aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, teori behavioristik berhubungan dengan stimulus dan respon sehingga menempatkan pada anggapan orang yang belajar sebagai orang yang pasif. Bentuk-bentuk dalam pemberian reward dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu dalam bentuk verbal dan non verbal. Sedangkan penerapan pemberian punishment dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk hukuman preventif dan hukuman represif. (2) Secara yuridis posisi guru telah terlindungi hak-haknya, jaminan perlindungan hukum profesi guru termuat Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab VII Pasal 39, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Implikasi terhadap pemenuhan hak atas perlindungan hukum profesi guru apabila dilihat dari strategi guru PPKn di Kabupaten Klaten dalam memberikan reward and punishmnet bahwa potensi guru untuk dipermasalahkan dalam hukum atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dapat dikatakan rendah karena hukuman yang diberikan guru masih relatif aman dan tidak menggunakan unsur kekerasan, namun disisi lain hal ini juga menimbulkan masalah karena guru dianggap kurang tegas dalam mendisiplinkan peserta didik.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, profesi guru, Reward and punishment, Strategi guru