ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya BKD Sukoharjo dalam menetapkan Nilai Objek Pajak (NJOP) yang sesuai dengan harga pasar, mengetahui perbedaan harga pasar dengan Nilai Objek Pajak dan  kendala yang dihadapi BKD Sukoharjo dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan analisis, BKD Sukoharjo menentukan nilai objek pajak dengan melakukan penilaian. Secara keseluruhan harga tanah, dan pajak lebih tinggi dari nilai objek pajak. Perbandingan antara nilai pasar (real) dengan NJOP menghasilkan potensi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Potensi Tahun 2016 hingga Tahun 2018 BKD Sukoharjo sebesar Rp 8.214.939, Rp 16.248.786, Rp 20.366.499, didapat dari selisih antara nilai pasar  dengan  NJOP  2016  (Rp.  9.831.203  –  Rp.  1.616.263),  2017  (Rp. 22.596.376 – Rp. 6.347.589), 2018 (RP. 26.714.089 – Rp. 6.347.589).  kendala BKD dalam mengoptimalkan penerimaan properti pajak adalah, ada perbedaan harga pasar dengan nilai objek pajak yang telah ditetapkan oleh BKD Sukoharjo.
Penulis menambahkan saran. Pemerintah perlu membuat peraturan tentang pentingnya melakukan penilaian untuk menentukan NJOP, sehingga BKD Sukoharjo dapat melakukan penilaian rutin setiap tahun. Pejabat BKD Sukoharjo perlu melakukan survei lapangan agar penetapan harga pasar dengan penetapan NJOP yang sama, sehingga dapat meningkatkan pendapatan PBB P-2 di Kabupaten Sukoharjo. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai prosedur atau mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga wajib pajak mengetahui dasar pengenaannya dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: harga pasar wajar, Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan