Penulis Utama : Ayuta Puspa Citra Zuama
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0016092
Tahun : 2020
Judul : Analisis Legal Standing bagi Calon Anggota Legislatif dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2020
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0016092-2020
Subyek : CALON ANGGOTA, DPR, DPRD, PARTAI POLITIK, PERKARA PERSELISIHAN, HASIL PEMILIHAN UMUM
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penulisan hukum ini menganalisis dan mengkaji tentang pemberian legal standing bagi perseorangan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengajuan permohonan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) serta implikasinya terhadap peran partai politik. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan menggunakan teori dan konsep yang ada dalam tinjauan pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MK telah membuat ketentuan baru berupa perluasan legal standing atau kedudukan hukum bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD dalam mengajukan permohonan penyelesaian perkara PHPU melalui PMK Nomor 2 Tahun 2018. Pemberian legal standing kepada caleg tersebut merupakan konsekuensi logis yang timbul karena pilihan sistem pemilihan umum yang saat ini digunakan. Yaitu, sistem proporsional terbuka. Sistem pemilihan umum ini memungkinkan munculnya perselisihan hasil antar calon legislatif dalam satu partai politik yang sama, mengingat kompetisi yang terwujud dalam kontestasi pemilu tidak lagi hanya antar partai politik, melainkan antar perseorangan caleg DPR dan DPRD tersebut secara langsung. Namun  keberadaan PMK 2/2018 tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan access to electoral justice bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan mengenai syarat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan sebelum permohonan dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK. ini juga sekaligus menunjukkan bahwa peran partai politik dalam memberikan persetujuan yang merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses pengajuan permohonan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu kepada MK masih sangat menentukan dan begitu penting. Peran partai politik masih sangat dominan dalam menentukan suatu perkara perselisihan hasil pemilihan umum dapat diperiksa oleh MK.

 

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV.pdf
BAB III.pdf
BAB II.pdf
BAB I.pdf
HALAMAN COVER.pdf
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Maria Madalina, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum