Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana idealitas penegakan hukum pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kedua, mengapa penegakan hukum pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum khusus. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif  dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (library reasearch), selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas penegakan hukum pers didapat dari analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13 tahun 2008), dan juga pendapat ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan berjenjang, yaitu dengan melalui pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); kemudian PPR tersebut dapat menjadi dasar untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata). Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis. Dari sisi filosofis didapat alasan seperti negara demokratis harus memberi kepercayaan di bidang informasi kepada masyarakat; kebebasan pers merupakan Hak Warga Negara; pers berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran; pers dikontrol oleh masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi.Sedangkan dari sisi historis-politis dapat disimpulkan dengan perspektif Philips Nonet dan Philip Selznick, bahwa konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, akan melahirkan produk hukum responsif.
Kata Kunci : Undang-Undang Pers, politik hukum, penegakan hukum pers.