Penulis Utama : Jihad Afghan Garuda Mataram
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0012205
Tahun : 2016
Judul : Kajian terhadap tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar (Studi Putusan Nomor : 267/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fakultas Hukum - 2016
Kolasi :
Sumber : UNS-Fakultas Hukum-Prodi S1 Ilmu Hukum-E0012205-2016
Subyek : TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR; HUKUM POSITIF DI INDONESIA; SANKSI PIDANA;
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK

Jihad Afghan Garuda Mataram. 2016. E0012205. Kajian terhadap tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar (Studi Putusan Nomor : 267/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan suatu perkara pidana.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peredaran obat yang tidak memenuhi standar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP Pasal 386 Ayat (1). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 dalam hal pelakunya korporasi. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir a, diancam dengan sanksi administrasi (Pasal 8 Ayat (4)), serta sanksi pidana (Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63); Pasal 19 Ayat (1), diancam dengan sanksi perdata (Pasal 19 Ayat (2)) serta sanksi administrasi (Pasal 60).


Kata Kunci :    TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR; HUKUM POSITIF DI INDONESIA; SANKSI PIDANA;

 

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
pernyataan 57.pdf
ABSTRAK.pdf
bab0.pdf
bab1.pdf
bab2.pdf
bab3.pdf
bab4.pdf
dapus.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Rofikah, S.H., M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum