Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah terhadap intentsifikasi pemungutan pajak penghasilan content creator youtube serta kendala dan upaya yang dihadapi direktorat jendral pajak. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespiktif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer bersumber dari data utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum,  bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, serta menggumpulkan bahan hukum dengan wawancara atau berkomunikasi secara langsung dengan narasumber atau para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarakan hasil penelitian ini content creator merupkan subjek pajak yang terkandung didalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Content creator yang sudah mendapatkan penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mengacu pada Peraturan Mentri Nomor 101/PMK.010/2016 masuk kedalam kategori Wajib Pajak. Kendala yang dihadapi Dirjen pajak dalam melakukan intentifikasi pemungutan pajak content creator ialah kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan dan kurangnya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ialah melakukan penyuluhan dan pengawasan berupa social network analytics system. Oleh karna itu dengan  mengoptimalisasi pengawasan social network analytics system yang dilakukan Dirjen Pajak akan membuat para content creator sadar untuk membayar pajak
Kata kunci: content creator,pemungutan pajak,wajib pajak, social network analytics system.