Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil terhadap kebijakan mutasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (non-doktrinal). Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial antar mereka, eksis sebagai variabel sosial yang empirik dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan  dan  Dinas  Pendidikan  melakukan  koordinasi  untuk  mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.

Kata Kunci : Kebijakan, Mutasi, Guru Pegawai Negeri Sipil