ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah pada tanggal  9  April  1996,  merupakan  amanat  Undang-Undang  Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonesia.
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  yang  seimbang  baik  terhadap  penerima  kredit  dan pemberi   kredit dengan diberlakukannya lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum terutama mengenai masalah perkreditan, hukum jaminan atas tanah, titel eksekutorial dan pelaksanaan eksekusi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Klaten. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu melalui  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik     analisis  data  yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif, yaitu salah satu cara penelitian yang menghasilkan data,   apa yang dinyatakan oleh narasumber baik  lisan  maupun tulisan,  yang nyata diteliti  dan  dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Semua prosedur eksekusi Hak Tanggungan pada PD. BPR Bank Klaten secara garis besar sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam UUHT. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan berdasar UUHT, yaitu dengan parate eksekusi, pengadilan dan penjualan dibawah tangan seharusnya   dapat berjalan dengan mudah. Namun dalam pelaksanaannya di PD. BPR Bank Klaten membutuhkan waktu penyelesaian yang lama dan biaya yang tidak sedikit, maka dalam prakteknya,   PD.BPR   Bank   Klaten   cenderung   lebih   banyak   menggunakan alternatif Eksekusi Hak Tanggungan melalui Penjualan di Bawah Tangan. Sehubungan   dengan   praktek   eksekusi   tersebut,   seringkali   juga   dijumpai hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya, maka pihak bank melakukan upaya penyelesaian agar masing-masing pihak saling menguntungkan serta mendapat perlindungan hukum.