Penulis Utama : Atika Kharismawati Dewi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0012067
Tahun : 2016
Judul : Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2016
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0012067-2016
Subyek : PENEGAKAN HUKUM, KONSERVASI, PERDAGANGAN SATWA LIAR
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan satwa di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga dimaksud untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi JawaTengah.
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan satwa di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara konservasi. Dimana konservasi tersebut mencakup 3 kegiatan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan eksositemnya. Kegaiatan konservasi tersebut pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Namun pelaksanaannya masih belum bisa efektiv dikarenakan masih adanya hambatan di dalam bidang substansi, struktur maupun budaya hukumnya. Ketidak efektivan dalam pelaksanaan perlindungan satwa liar dilindungi tersebut membuat peluang terhadap pelanggaran berupa perdagangan satwa liar dilindungi menjadi semakin marak. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di lindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana,dan penegakan hukum perdata. Namun ketiga bentuk instrument tersebut belum bisa bekerja secara efektiv untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat karena beberapa factor. Faktor tersebut antara lain factor hukumnya itu sendiri, factor penegak hukum, factor penunjang, factor masyarakat serta factor kebudayaan. Sehingga diperlukan pembenahan dalam semua aspek baik dari segi peraturan perundang-undangannya, pemerintah maupun masyarakat agar mampu menciptakan ketertiban dan pembangunan nasional yang sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia dan kehidupan sumber daya alam hayati di Indonesia.

File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
COVER.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
SURAT PERNYATAAN.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si
2. Waluyo, S.H., M.Si
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum