ABSTRAK

 Persoalan sampah sebagai masalah urgen di Kota Surakarta menjadi awal Kebijakan Pengelolaan Sampah di Surakarta dengan konsep Zero Waste yang dituangkan ke dalam gagasan Waste to Energy berupa Pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai pada tahap apa proses perumusan kebijakan dan persiapan implementasi yang telah dilakukan Kota Surakarta dalam mengantisipasi akan diberlakukannya Raperda yang saat ini sedang dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik purposive, dokumentasi dan observasi yang dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman.  Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta telah melalui beberapa tahap dalam formulasi kebijakan yang dalam hal ini merupakan perumusan Raperda yang disusun oleh eksekutif, mulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan hingga pemilihan alternatif. Sampai saat ini masih berupa Raperda yang rencananya akan disahkan pada tahun 2020. Perubahan regulasi pusat terkait tipping fee dan kekhawatiran terhadap potensi kerugian negara sempat menghambat proses penyusunan Raperda. Namun pada akhirnya, rencana penyusunan Raperda yang direncanakan selesai pada Tahun 2020 dan akan menjadi Perda pada tahun 2021 belum dapat dilanjutkan karena terhambat pada masalah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, political will Pemerintah Kota Surakarta sangatlah serius, diwujudkan dengan dilakukannya langkah-langkah persiapan implementasi untuk mengantisipasi akan diberlakukannya kebijakan tersebut secara beriringan dengan proses perumusan kebijakannya. Dalam proses persiapannya, Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan persiapan pada aktivitas organisasi dan interpretasi. Pada aktivitas organisasi, telah dilakukan penunjukan implementor baik secara kelembagaan  maupun personal, penetapan manajemen pelaksanaan yang bersifat leading sector dengan pola kolegial, dan penetapan jadwal kebijakan yang sekarang berada di tahap konstruksi. Sedangkan aktivitas organisasi yang sedang dipersiapkan ialah pembuatan SOP. Ini agak terhambat karena ada keterbatasan sumber daya. Pada aktivitas interpretasi, Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya melakukan persiapan komunikasi dan sosialisasi secara resmi pada masyarakat mengingat pelaksanaannya yang belum jelas sehingga sifatnya masih pasif, kepada masyarakat sekitar pembangunan PLTSa.

Kata Kunci: perumusan kebijakan, persiapan implementasi, PLTSa, sampah