ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak lahir yang secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan yang tidak dapat dihilangkan. Adanya UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengenai penduduk yang agamanya belum diakui negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diisi, akan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database. Hal tersebut mendiskriminasi sebagian warga negara (dalam hal ini warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), yang kemudian menyebabkan berbagai permasalahan seperti tidak terpenuhinya hak sebagai warga negara bagi penghayat kepercayaan yang menghambat partisipasi individu, keluarga, komunitas penghayat kepercayaan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat secara utuh. LPPSLH melakukan kegiatan pemberdayaan kepada penghayat kepercayaan di Banyumas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pemberdayaan LPPSLH kepada peghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan sosial Max Weber untuk melihat tindakan sosial apa yang dilakukan LPPSLH kepada penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan Studi kasus digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumen pendukung. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman dan validitas data menggunakan Triangulasi Sumber.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan hukum yang secara sah menaungi penghayat kepercayaan tidak lantas langsung mengubah berbagai permasalahan penghayat kepercayaan seperti pelayanan publik sebagai warga negara dan sikap perilaku penerimaan masyarakat terhadap penghayat kepercayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LPPSLH berusaha untuk menghentikan ketidakberdayaan penghayat kepercayaan dalam menghadapi permasalahannya. Dalam melakukan pemberdayaan, LPPSLH mempertimbangkan di dalam setiap kegiatannya untuk memaksimalkan pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial penghayat kepercayaan di Banyumas. Hasil peran pemberdayaan yang dilakukan LPPSLH adalah meningkatnya kapasitas penghayat kepercayaan, berjalannya implementasi pelayanan hak dasar, dan meningkatnya penerimaan sosial penghayat kepercayaan di lingkungannya.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Hak Asasi Manusia. Pemberdayaan