ABSTRAK

Rizky Amalia Ramadhanti NIM. E0016379. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN KREDIT BERMASALAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa debt collector dalam melakukan perampasan dapat diperkarakan secara pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa tindakan perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh debt collector merupakan perbuatan yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) karena penarikan tersebut dilakukan dengan paksaan serta ancaman kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik oleh debt collector dalam upaya mendapatkan komisi. Tindakan perampasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya debt collector dapat melaksanakan standar operasional prosedur penarikan kendaraan bermotor berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Para nasabah sebaiknya juga selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan leasing, baik mengenai pembayaran angsuran maupun konsekuensi untuk mengembalikan kendaraan kepada leasing apabila nasabah melakukan wanprestasi. Dalam upaya menanggulangi kasus perampasan oleh debt collector, aparat kepolisian seyogyanya bertindak lebih aktif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah serta aktif menghimbau perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu kepada kepolisian