ABSTRAK

Restiyani. 2020. E0016360. ANALISIS PENGATURAN PERSYARATAN PENGUSUNGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait implikasi pengaturan persyaratan pengusungan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dikaitkan dengan sistem presidensiil di Indonesia dan merumuskan konstruksi ideal tentang persyaratan pengusungan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) norma presidential threshold sebagai perluasan makna dari Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi partai politik dan individu untuk turut serta mencalonkan Presiden dan mendapatkan alternatif pilihan calon Presiden terbaik. Meskipun dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan serta penyederhanaan partai politik di parlemen, namun eksistensi  presidential threshold justru merupakan anomali dalam sistem presidensiil itu sendiri. 2.) Kajian perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tidak ada negara lain yang menerapkan norma serupa. Maka dari itu, perlu kiranya untuk menghapuskan syarat ambang batas suara serta mengakomodasi jalur bagi calon independen (non-partai politik).