Abstrak

Keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendapatkan perhatian sebagai penilaian tercapainya good governance. Ada tuntutan bagi pemerintah daerah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disertai pengungkapan sesuai dengan SAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang meliputi kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, umur administrative pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, ukuran legislatif, dan intergovernmental revenue terhadap tingkat pengung kapanwajib LKPD.
Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD di Indonesia tahun 2017. Sampel yang digunakan sejumlah 504 LKPD kabupaten / kota yang dipilih dengan metode purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda.
Rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD pada penelitian ini sebesar 60,8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislative berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sementara itu, kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, umur administrative pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kata kunci: pengungkapan wajib, kekayaan pemerintah, ukuran pemerintah, umur administratif, rasio kemandirian keuangan, ukuran legislatif, intergovernmental revenue