ABSTRAK

Na’im Fajarul Husna. 2020. E0016310. URGENSI PENERAPAN REGULATORY SANDBOX OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL EQUITY CROWDFUNDING. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan skripsi ini meneliti tentang bagaimana praktik dan risiko yang dihadapi oleh pemodal equity crowdfunding di Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan regulatory sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemodal equity crowdfunding. Equity crowdfunding sebagai salah satu fintech yang paling populer dan digemari masyarakat karena dapat menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Namun, peraturan yang ada belum dapat sepenunya memberikan perlindungan hukum bagi Pemodal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator fintech di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pemodal equity crowdfunding. Regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Equity crowdfunding di Indonesia diatur dalam Peratuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang hanya perlu mengajukan perizinan administratif ke OJK tanpa diuji kesiapan dari penyelenggara. Regulatory sandbox dapat menjadi upaya untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pemodal equity crowdfunding karena Perusahaan equity crowdfunding akan diminta untuk melewati masa uji tentang keandalan proses dan model bisnis, instrumen keuangan, serta tata kelola penyelenggara sebelum diizinkan untuk beroperasi.