ABSTRAK

Mahatma Dwi Nugraha Atmaji. 2020. E0016266. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama legalitas jual beli akun driver online dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Kedua,  tanggung jawab para pihak (pemilik dan pembeli akun) dalam jual beli akun driver online apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas dan menambah pemahaman serta melatih kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa paktik jual beli akun driver online tidak sesuai dengan peraturan dalam KUHPerdata. Praktik tersebut melanggar asas itikad baik. Selain itu praktik tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE khususnya pada Pasal 26 yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Serta, dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang PSTE praktik tersebut tidak memenuhi syarat dalam transaksi elektronik yang disebutkan pada Pasal 45 yaitu itikad baik dan kewajaran. Berkaitan dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Berdasar pada UUPK dan KUHPerdata lebih menitik beratkan tanggung jawab kepada pihak Pembeli.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli akun driver online merupakan praktik yang ilegal. Sedangkan untuk tenggung jawab para pihak (pemilik dan pembeli) apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini lebih menitik beratkan tanggung jawab kepada pihak pembeli. Karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.