ABSTRAK
M Ghusni Ridho. E0016261. KAJIAN YURIDIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja.