ABSTRAK

Lyanita Purnamasari. E0016259. 2020. PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH PADA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING. Penelitian Hukum

(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait yang pertama, problematika perlindungan data pribadi nasabah pada layanan Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL) dan kedua, penyelesaian problematika perlindungan data pribadi nasabah pada layanan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah interaktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga masih banyak ditemukan problematika normatif dan non-normatif terkait perlindungan data pribadi nasabah pada layanan Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL) diantaranya yaitu legislasi perlindungan data pribadi yang terbatas dan tumpang tindih, penegakan hukum yang kurang optimal antar lembaga satu sama lain, kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perlindungan data pribadi, dan meningkatnya aktivitas pertukaran dan peredaran data pribadi di era globalisasi saat ini yang dapat berpotensi penyalahgunaan. Bentuk penyelesaian problematika perlindungan data pribadi nasabah pada layanan Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL) dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penguatan legislasi perlindungan data pribadi dengan sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal serta pembuatan legislasi khusus tentang perlindungan data pribadi. Kedua, optimalisasi penegakan hukum antar lembaga. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Keempat, penetapan kebijakan privasi yang efektif dan sederhana.