Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai permasalahan yang dihadapi oleh penumpang pengangkutan udara yang melakukan perjanjian pengangkutan bersama dengan Online Travel Agent serta menjabarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi penumpang ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UU PK). Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.  Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, 
pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan terdiri  dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan  metode silogisme dengan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian  pengangkutan udara bersama dengan Online Travel Agent terdapat problemtika terkait pembatalan sepihak pada penerbitan dokumen pengangkutan yang melanggar ketentuan 1338(3) KUHPerdata, Pasal 4 dan 7 UUPK serta Pasal 15 (1) UU ITE. Problematika kedua adalah keterlambatan pengembalian dana atas proses refund yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjawal  Dalam Negeri. Bentuk perlindungan hukum yang ditinjau melalui UU ITE yakni berupa penekanan atas asas itikad baik, sertifikasi pada sistem elektronik, dan kewajiban keterbukaan informasi serta perlindungan data pribadi kepada  perusahaan OTA. UUPK memberikan penegasan hak dan kewajiban OTA dan  penumpang dalam Pasal 4 dan 7 UUPK sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan OTA dan perusahaan startup sendiri di Indonesia sehingga masyarakat dalam melaksanakan perjanjian udara bersama OTA semakin terlindungi. Serta peningkatan peran pengawasan pemerintah melalui evaluasi berjangka dan kewajiban pembaharuan sertifikat bagi sistem elektronik milik OTA