Sangat penting bagi tenaga kesehatan dan pasien untuk mengetahui apa saja hak-hak yang melekat pada pasien peserta BPJS Kesehatan selaku konsumen yang harus diberikan dan dihormati oleh pelaku usaha dengan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak yang melekat terhadap pasien peserta BPJS selaku konsumen. Hal ini sangat penting mengingat pasien peserta BPJS selaku konsumen sering menjadi pihak yang lemah kedudukannya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dirasa belum dapat melindungi hak-hak pasien selaku konsumen. Berdasarkan kasus yang terjadi di RSUD M Th Djaman Sanggau dimana pasien peserta BPJS Kesehatan yang sudah membayar iuran dengan teratur tidak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengobatan secara gratis dan tetap membayar biaya pengobatan secara mandiri. Peraturan yang dibuat oleh BPJS dan berlaku secara nasional tidak bisa berjalan dengan baik di beberapa daerah, karena beberapa daerah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Misalnya saja di kota Sanggau yang tidak memiliki puskesmas perawatan (tidak memiiliki faskes tingkat 1 yang buka 24 jam), artinya kegiatan pelayanan kesehatan di luar jam kerja hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang dimana pasien peserta BPJS Kesehatan tidak bisa mengklaim haknya untuk berobat secara gratis di rumah sakit tanpa surat rujukan dari puskesmas atau kategori penyakitnya termasuk penyakit gawatdarurat. Disinilah terjadi pemangkasan hak atas kesehatan dan hak sebagai peserta BPJS Kesehatan.