Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara pemalsuan uang rupiah dengan terdakwa anak berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, serta keterangan terdakwa di dalam persidangan. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan membuktikan bahwa terdakwa anak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang. Majelis Hakim mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP, menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta memperhatikan ketentuan dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) UU SPPA.