Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hubungan 
hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan serta implementasi 
hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan yang dilihat dari 
perspektif hukum perusahaan. 
Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah 
bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk 
perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, 
jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum 
induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan. Kajian ini bersifat deskriptif 
analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan 
(study research), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. 
Hasil dari kajian ini adalah terdapat enam pengaturan hubungan hukum induk 
perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan, serta problematika hukum dalam 
hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan, yaitu berupa 
kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan kekaburan hukum. 
Dalam kajian ini terdapat simpulan dan saran. Simpulan yaitu pengaturan hubungan 
hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan yang terbagi menjadi enam 
pengaturan, serta problematika pada implementasi hubungan hukum induk perusahaan 
BUMN yang terbagi menjadi kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan kekaburan 
hukum. Saran yaitu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang ditujukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.