Penulis melakukan kajian permasalahan terkait dengan adanya kekosongan hukum berkaitan dengan hubungan seksual bagi lajang. Ditinjau dari idealitas pembentuk KUHP (WvS) terdapat perbedaan pemahaman konsep mengenai kepemilikan tubuh dari segi Hak Asasi Manusia.Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif dengan mengedepankan adanya bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dalam penelitian lebih lanjut.Meninjau kembali pembentukan KUHP yang tidak lain merupakan produk kolonial Belanda bercorak Liberalisme memberikan pemaknaan lain terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan adanya ideologi Pancasila. Banyaknya nilai dan norma yang dipertimbangkan di dalam pelaksanaanya mengharuskan masyarakat untuk tunduk dan patuh akan nilai baik moral, etika hingga religi. Berangkat dari banyaknya kasus kesusilaan yang berkembang di masyarakat dianggap perlu adanya penyesuaian mengenai pemaknaan tubuh manusia itu sendiri. Hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah (non marital) merupakan wujud adanya bias pemaknaan tubuh dikarenakan konsep KUHP yang dianut merupakan produk Negara Liberal. Konsep ownership memaknai bahwasanya tubuh manusia merupakan hak kepemilikan atas setiap individu yang menguasainya. Bertolak belakang dengan konsep possession yang memaknai tubuh dengan berbagai batasan nilai, moral dan etika. Perbedaan mendasar mengenai konsep kepemilikan tubuh tersebut, berdampak pada tidak diaturnya hubungan seksual bagi lanjang sebagai suatu delik. Berangkat dari pemaknaan asas legalitas memberikan dampak pada kekosongan penegakan hukum atas hubungan seksual bagi lajang